• Black
  • perak
  • Green
  • Blue
  • merah
  • Orange
  • Violet
  • Golden
  • Nombre de visites :
  • 28
  • 2/4/2017
  • Date :

Mengenal Macam-macam Pembagian dari Hukum Fikih

Hukum Fikih memiliki bermacam-macam pembagian, diantaranya adalah:

mengenal macam-macam pembagian dari hukum fikih

Hukum Syar’i terbagi menjadi hukum Wâqi’î dan Zhâhirî

Hukum Wâqi’î, adalah suatu hukum yang datang dan ditetapkan dari sisi Allah Swt untuk amal perbuatan manusia dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan kehidupannya, baik si mukallaf mengetahuinya atau tidak itu tidak memberikan dampak apa-apa. Ibarat lainnya, setiap amal perbuatan dari manusia dan setiap perkara dari perkara-perkara hidup manusia, memiliki suatu hukum di sisi Allah Swt dan hal tersebut dinamakan hukum Wâqi’î, baik si mukallaf mengetahui hukum tersebut ataupun tidak, misalnya hukum wajib haji, hukum haram menggibah dan juga hukum shihhat (sahih).

Para ulama fikih senantiasa mengerahkan segala usaha, kapasitas dan kemampuannya untuk menemukan hukum-hukum Wâqi’î melalui dalil-dalil seperti al-Qur’an dan Sunnah dan dalam banyak kasus dan persoalan pun mereka sukses serta berhasil menemukan hukum Wâqi’î, namun tak jarang juga dalam beberapa masalah mereka gagal atau tidak berhasil menggali hukum Wâqi’î.

Hukum Zhâhirî, adalah suatu hukum yang ditetapkan dan menjadi kewajiban mukallaf ketika hukum Wâqi’î tidak diketahui atau ragu terhadapnya. Lebih jelasnya, pada persoalan-persoalan atau kasus-kasus dimana seorang mujtahid mampu menyingkap dan menjelaskan hukum Wâqi’î maka tugas mukallaf cukup jelas dan ia harus beramal sesuai dengan hukum Wâqi’î tersebut, namun dalam kasus-kasus yang tidak diketahui atau ragu tentang hukum Wâqi’î kendati telah diusahakan digali dan ditelusuri oleh para mujtahid, maka apa yang menjadi tugas dan kewajiban mukallaf saat hendak beramal dan supaya mereka tidak bingung, kira-kira apa yang mesti diperbuatnya? Disinilah para mujtahid dengan dibantu oleh kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip khusus, menjelaskan sebuah hukum lain bagi mukallaf yang disebut hukum Zhâhirî.

Sebagai contoh, masalah-masalah kontemporer dan terbilang cukup baru seperti masalah kloning dan semisalnya, jika seorang mujtahid dengan merujuk kepada al-Qur’an, riwayat-riwayat dan dalil-dalil lain, tidak berhasil menemukan hukum Wâqi’î-nya maka pada kondisi ini dengan melihat kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam ilmu Ushul Fikih ia akan menyingkap hukum Zhâhirî dari kasus-kasus tersebut, misalnya mungkin saja seorang mujtahid berdasarkan prinsip Barâ’at mengeluarkan fatwa bahwa kloning tidaklah haram.

Catatan:

1). Dalil yang menjelaskan tentang hukum Wâqi’î disebut Dalîl Ijtihâdî. Empat dalil yang dijadikan rujukan dan referensi oleh seorang fakih dalam istinbat hukum syar’i Wâqi’î antara lain: al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Akal dan dalil yang menerangkan tentang hukum Zâhirî disebut Dalîl Faqâhatî atau Ashl ‘Amalî, seperti Ashl al-Barâ’ah, Istishhâb, Ihtiyâth dan Takhyîr.

2). Hukum Zâhirî juga memiliki arti lain. Dalam pengertian ini, setiap hukum yang di-istinbat oleh para mujtahid melalui dalil-dalil Ijtihâdî seperti al-Qur’an dan Sunnah dan atau dari Ushûl ‘Amaliyah, disebut sebagai hukum Zâhirî. Sebaliknya, hukum wâqi’î adalah suatu hukum yang ada dan tetap di dalam ilmu atau pengetahuan Allah Swt.[1]

Ruang gerak hukum Zâhirî dalam pengertian ini cukup luas dibanding pengertian sebelumnya, karena pada pengertian ini disamping hukum-hukum yang di-istinbat berdasarkan Ushûl ‘Amaliyah juga hukum Zâhirî mencakup hukum-hukum yang berdasar pada dalil-dalil Ijtihâdî, seperti al-Qur’an, Sunnah.

Pembagian Hukum Fikih menjadi Hukum Wâqi’î: Awwalî (primer) dan Tsânawî (sekunder)

Ulama dan pakar ilmu Ushul Fikih membagi hukum Wâqi’î menjadi Awwalî (primer) dan Tsânawî (sekunder):

1). Hukum Awwalî (primer), adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt untuk para mukallaf berdasarkan maslahat dan mafsadah yang sebenarnya (wâqi’î) dan pada kondisi normal, yakni tanpa melihat kondisi-kondisi tertentu (darurat dan kesulitan). Seperti hukum wajib menunaikan ibadah shalat, puasa dan menafkahi istri dan atau haram membunuh dengan sengaja serta haram mengkonsumsi miras.

2). Hukum Tsânawî (sekunder), adalah hukum-hukum yang datang dari Allah Swt dengan melihat kondisi-kondisi tertentu dan pengecualian bagi mukallaf.[2] Kondisi-kondisi tertentu tersebut bisa saja berupa kondisi darurat, keadaan berbahaya, kondisi sulit, terpaksa, taqiyah, tidak sanggup, kondisi sakit, dan semisalnya dimana hal semacam ini disebut ‘unwân tsânawî (kondisi-kondisi sekunder).[3] Sebagai contoh, dalam kondisi normal setiap mukallaf wajib berwudhu untuk menunaikan ibadah shalat tetapi jika berwudhu dapat membahayakan bagi dia dan atau tidak ditemukan air untuk wudhu, maka kewajiban wudhu yang merupakan hukum primer bagi seorang mukallaf menjadi gugur dan ia harus melakukan tayammum. Oleh karena itu, kewajiban tayammum yang ditetapkan untuk kondisi-kondisi berbahaya atau kondisi darurat adalah sebuah Hukum Tsânawî (sekunder).

Catatan:

1). Berbeda dengan hukum Awwalî (primer) yang sifatnya tetap, hukum Tsânawî (sekunder) karena memang dasar penetapannya hanya untuk kondisi-kondisi khusus dan saat muncul keadaan-keadaan tertentu, maka lingkupan, kesyumulan, dan juga kontinitas serta masa berlakunya pun dibatasi oleh kondisi-kondisi khusus dan darurat tersebut dan ketika kondisi-kondisi itu tidak ada lagi atau berakhir maka validitas Hukum Tsânawî (sekunder) pun akan berakhir. Masalah ini diistilahkan dalam kaidah-kaidah Fikih sebagai kaidah, “al-Dharurât Tuqaddiru bi qadarihâ”, yakni mencukupkan (diri) sesuai kadar kebutuhan dan mencegah bahaya pada kondisi-kondisi darurat.[4]

2). Ada sebuah istilah lain dalam masalah hukum yang cukup banyak menagih perhatian, yaitu istilah Hukum Hukumah (hukum pemerintahan). Yang dimaksud Hukum Hukumah (hukum pemerintahan) adalah hukum-hukum yang datang dan dikeluarkan oleh seorang penguasa atau Wali Amr (pemimpin) sesuai kemaslahatan umum masyarakat dan demi mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain, hubungan mereka dengan pemerintah, dalam berbagai bidang budaya, ekonomi, politik dan sosial.[5]

Sebagian pakar meyakini bahwa sejatinya Hukum Hukumah (hukum pemerintahan) tidak lain adalah perintah yang datang dari penguasa untuk melaksanakan hukum-hukum primer dan sekunder. Ada lagi sebagian meyakini kalau Hukum Hukumah (hukum pemerintahan) memiliki pengertian independen dan ruang lingkup yang berbeda dengan hukum primer dan hukum sekunder.[6]

Pembagian Hukum menjadi Hukum yang Muta’allaq dan Maudhû’ (objek) Hukum

Dua istilah Maudhû’ dan Muta’allaq Hukum terkadang digunakan untuk satu arti dan juga terkadang untuk dua arti yang berbeda. Untuk lebih jelasnya tentang kegunaan-kegunaan kedua kata atau istilah ini, silahkan perhatikan dua contoh berikut:

a). Shalat adalah wajib;

b). Menepati akad adalah wajib.

Proposisi pertama terdiri dari dua unsur. Dalam istilah Ushul Fikih, “Shalat” disebut Maudhû’ (objek) hukum dimana Wujûb (hukum wajib) diterapkan untuknya. Terkadang juga pada kasus-kasus seperti ini digunakan istilah Muta’allaq. Misalnya shalat adalah muta’allaq bagi hukum wajib (Wujûb).[7] Dengan demikian, istilah Maudhû’ dan Muta’allaq disini memiliki kegunaan dan arti yang sama.

Adapun contoh kedua terdiri dari tiga unsur (Wujûb, Menepati dan Akad). Pada contoh ini Wujûb disebut sebagai hukum syar’i, Menepati –sebagai sebuah perbuatan yang diminta dan diinginkan dari mukallaf dan hukum langsung terkait dengannya– adalah Muta’allaq Hukum dan Akad menempati posisi sebagai Maudhû’ Hukum. Oleh karena itu, pada proposisi-proposisi seperti ini yang mana terdiri dari tiga unsur atau elemen, istilah Maudhû’ dan Muta’allaq memiliki arti yang berbeda.[8]  

 

Referensi:

[1]  Murawwij, Muhammad Ja’far, Muntahâ al-Dirâyah, jilid 2, hal. 71; Gurji, Maqâlât-e Huqûqî, jilid 2, hal. 286.

[2]  Gurji, Maqâlât-e Huqûqî, jilid 2, hal. 286; Mazinânî, Muhammad Shadiq, Jaigâh va Qalamru-e Hukm va Fatwâ, Majallah Hauzah, No. 56, hal. 134; Luthfi, Asadullah, Ushûl Fiqh, hal. 29.

[3]  Sebagian peneliti dalam risetnya terhadap karya-karya ulama, ada banyak hal yang dikategorikan sebagai hal yang sifatnya Tsânawi Antara lain: Hifzh Nizam, Maslahat Nizam, Nazar dan Qasam dan lain-lain. Tentunya ada diantara hal-hal ini yang tidak disepakati oleh sebagian ulama. (Silahkan merujuk ke: Kalantari, Ali Akbar, Hukm-e Tsânawî dar Tasyrî’-e Islâmî, hal. 183 dan 192).

[4]  Muhaqqiq Damad, Sayid Musthafa, Qawâ’id-e Fiqh, jilid 4, hal. 148; Zuhaili, Wahbah, Nazhariyah al-Dharûrah al-Syar’iyyah, hal. 230.

[5]  Gurji, Maqâlât-e Huqûqî, jilid 2, hal. 287.

[6]  Luthfi, Asadullah, Ushûl Fiqh, hal. 32; Mahamid, Ali, “Tabyîn-e Mafhûmî Ahkâm-e Avaliyah va  Tsânaviyah va Ahkâm-e Hukûmatî az Didgâh-e Fuqahâ-e Syî’ah”, Majmu’ah Âtsâr-e Kongre Barresî-e Mabânî-e Fiqhî-e Hadrat-e Imâm Khomeinî, jilid 7, hal. 323.

[7]  Pada dasarnya Maudhû’ adalah sesuatu yang dikenai hukum dan Muta’allaq adalah sesuatu yang hukum terkait dengannya. Oleh karena itu, nama lengkapnya Maudhû’ adalah Maudhû’ ‘alaihi dan Muta’allaq adalah Muta’allaq bihi namun kedua istilah ini disederhanakan dengan tidak mencantumkan huru Jar dan Majrur-nya.

[8]  Ali Dust, Abul Qasim, “Nazharât-e Karsyenâsâneh Faqîh dar Maudhû’ât-e Ahkâm, Majallah Fiqh va Huqûq, No. 3, Zemestan 1383 Syamsi, hal. 45; Gurji, Maqâlât-e Huqûqî, jilid 2, hal. 178.

 

Sumber:
www.infohauzah.com

 

  • Print

    Send to a friend

    Comment (0)